• Jelajahi

    Copyright © PK HUKUM
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Walikota Tebing


     

    Prowan

    GNI SUMUT


     

    GNI

    PEMBINA


     

    YAYASAN


     

    Pengumumamln PKPA

    Permintaan Tanggapan DPD dan Sikap Netralitas dalam Penyelesaian Permasalahan

    JON KEY
    Rabu, 11 Desember 2024, 09.11 WIB Last Updated 2024-12-11T17:33:26Z
    masukkan script iklan disini
    masukkan script iklan disini

    Medan, pilarkeadilanhukum.biz.id

    Berkenaan dengan isu yang melibatkan Yayasan Perguruan Tinggi Islam Al-Hikmah (Yaspetia), berbagai pihak berharap agar Ketua DPD, Bapak Iskandar Batubara, dapat memberikan tanggapan secara langsung dan mengambil sikap yang netral serta tidak berat sebelah dalam menyikapi informasi yang beredar.  

    Hingga saat ini, upaya untuk menghubungi Bapak Iskandar Batubara melalui nomor WhatsApp belum berhasil, sehingga publik masih menantikan klarifikasi maupun sikap resmi beliau terhadap permasalahan yang ada.  

    Harapan dari Pihak Terkait
    1. Netralitas dalam Informasi
       Pihak-pihak yang peduli meminta DPD, khususnya Ketua, untuk tetap netral dalam memberikan pandangan atau informasi terkait permasalahan Yaspetia. Sikap ini penting agar tidak memunculkan kesan keberpihakan yang dapat memengaruhi proses penyelesaian konflik.  

    2. Keberpihakan pada Hukum dan Fakta 
       Pihak DPD diharapkan mendasarkan setiap tindakan dan keputusan pada fakta hukum yang valid, termasuk dokumen resmi dan data yang telah diverifikasi.  

    3. Keterbukaan Komunikasi 
       Sebagai figur publik, keterbukaan komunikasi dengan pihak-pihak yang membutuhkan klarifikasi dianggap sangat penting. Hal ini akan membantu menciptakan dialog yang konstruktif demi mencapai solusi yang adil dan transparan.  

    Ajakan untuk Berdialog
    Pihak yang merasa dirugikan atau terlibat dalam konflik ini juga mengajak Bapak Iskandar Batubara untuk berdialog secara langsung guna menyampaikan informasi yang lebih utuh. Dengan demikian, diharapkan tidak ada misinformasi atau persepsi yang salah di kalangan masyarakat maupun instansi terkait.  

    Komunikasi yang baik dan penyelesaian berbasis musyawarah menjadi kunci untuk meredam potensi konflik lebih lanjut. Semua pihak berharap tanggapan resmi dari Ketua DPD segera disampaikan kepada publik.(Tim).
    Komentar

    Tampilkan

    Tidak ada komentar:

    Posting Komentar

    Terkini